Telat Urus Tiket Untuk Penerbangan Reguler, Gus Yahya Berangkat ke Lampung Pakai Privat Jet

– Menjelang dibukanya Muktamar ke 34 Nahdlatul Ulama (NU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menjadi sorotan. Kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut datang ke Lampung menggunakan privat jet. Kabar tersebut tersiar setelah Gus Yahya tertangkap kamera baru turun dari pesawat jet pribadi ketika tiba di Bandar Lampung, Senin (20/12/2021).

Menyikapi hal tersebut GusYahya secara terbuka mengakui orang yang terlihat dalam foto itu memang dirinya. Ia pu mengakui dirinya naik privat jet dari Jakarta ke Lampung. “Itu karena disibukkan oleh banyak urusan sehingga kami telat mengurus tiket dan tidak dapat tiket penerbangan reguler ke Lampung pada hari itu,” ujar Gus Yahya saat konferensi pers di Hotel Novotel Bandar Lampung, Selasa (21/12/2021).

Dalam konferensi pers itu didampingi Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul. Gus Yahya juga mendapat kabar bahwa peserta sudah berdatangan di Lampung pada hari Senin itu. “Saya harus ketemu mereka,” katanya.

Kemudian, dengan kondisi kepepet seperti itu, ada yang mau meminjamkan pesawatnya untuk dipakai terbang ke Lampung. “Ada yang mau minjemin, masa’ ditolak,” katanya. Siapa pemilik pesawat pribadi itu?

Informasi yang beredar di berbagai media, privat jet itu milik Ketua PBNU bidang Ekonomi yaitu Umarsyah, yang juga Ketua Tim Swasembada Nasional Jagung PBNU. Umarsah mengkonfirmasi dirinya pemilik pesawat tersebut. Gus Yahya pun dalam kesempatan tersebut mengklaim sudah mendapat 469 suara dukungan.

Diketahui Muktamar Ke 34 NU bakal digelar 22 23 Desember 2021 dan direncanakan akan dibuka Presiden Jokowi di Pesantren Darussa’adah Lampung Tengah. Salah satu agenda Muktamar ke 34 NU ini adalah pemilihan Ketua Umum PBNU. Sampai Selasa malam, ada dua calon kuat.

Pertama, Kiai Said Aqil Siraj yang saat ini masih menjabat Ketua Umum PBNU. Ia sudah menjabat selama dua periode. Kedua, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, yang saat ini menjabat Katib Aam PBNU.

Ia baru pertama kali mencalonkan diri menjadi ketua umum tanfidziyah. “Dukungan itu solid dan bisa dicek langsung dari mana saja dukungan itu. Semua real, bukan sekadar klaim angka angka,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers bertajuk “Ngopi Bareng Gus Yahya dari Arena Muktamar” di Hotel Novotel, Kota Bandar Lampung, Selasa (21/12/2021) siang. Dalam acara ngopi bareng tersebut, Gus Yahya didampingi Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul dan beberapa ulama pengasuh pondok pesantren dan pengurus NU daerah.

Hadir juga para pemimpin redaksi dan reporter media massa di Lampung, serta tim peliput muktamar yang datang dari Jakarta. Kegiatan tersebut juga ditayangkan melalui zoom meeting dan diikuti media massa nasional di Jakarta. Gus Yahya mengaku informasi soal 469 suara dukungan itu berasal dari Gus Ipul.

“Beliau yang mengawal suara dukungan itu, dan saya meneripa laporannya,” ujar dia. Jika Gus Yahya mengklaim mendapat 469 suara, maka sejatinya pemilihan ketua umum sudah selesai sebelum muktamar dibuka. Namun, masalahnya, calon lain yakni Kiai Said Aqil Siradj juga mengklaim mendapat dukungan suara mayoritas.

Dalam beberapa kesempatan, Kiai Said Aqil Siradj menyebut dmengantongi 389 suara. Jika suara Gus Yahya yang 469 dan suara Kiai Said yang 389 dijumlahkan, maka total terdapat 858 suara. Padahal, menurut Gus Ipul, jumlah suara yang memiliki hak pilih totalnya 587, namun karena ada sejumlah kepengurusan yang bermasalah, maka total suara sah dalam muktamar kali ini sebanyak 519.

Dengan demikian, ada kelebihan 339 suara. Apakah itu suara ghaib? Menurut Gus Ipul, angka 469 suara dukungan yang dipaparkan Gus Yahya semaunya real dan jelas siapa orangnya, siapa pengurusnya. “Kami terbuka, ada daftarnya kalau ada yang mau mengecek,” ujarnya.

Namun, dia bertanya, apakah pihak lain yang juga mengklaim suara mayoritas punya daftarnya dan bersedia dicek secara langsung? Pada bagian lain, Gus Ipul mengingatkan agar panitia pelaksana berhati hati dalam melakukan verifikasi peserta, terutama peserta yang memiliki hak suara. Hasil pemantauan di lapangan, kata dia, verifikasi digital tidak bisa membedakan SK yang sah dan SK yang tidak sah. Sehingga, perlu dilakukan verifikasi secara manual.

“Kami punya daftar pengurus yang sah, dan yang lain juga punya daftarnya. Itu sama daftarnya. Kita semua tahu. Jadi, jangan ada yang coba bermain,” katanya.